Dalam praktik pembangunan pesisir dan pulau baru melalui reklamasi, muncul banyak pertanyaan mengenai status hak atas tanah hasil reklamasi. Apakah tanah hasil reklamasi bisa memiliki hak milik seperti tanah biasa? Siapa yang berhak mengajukan hak atas tanahnya? Bagaimana prosedur dan batasannya? Artikel ini akan membahas aspek-aspek hukum penting terkait topik tersebut, dengan referensi dari peraturan dan literatur hukum terkini.

Apa Itu Tanah Hasil Reklamasi?

Reklamasi adalah kegiatan menambah atau memperluas lahan di wilayah perairan pantai, rawa, sungai, dan area pasang-surut, melalui pengurukan, pengeringan, dan penyediaan drainase. (UU No. 1/2014 tentang Perubahan atas UU No. 27/2007)

Tanah hasil reklamasi sering disebut sebagai “tanah timbul” atau “tanah reklamasi”, dan pada dasarnya belum memiliki alas hak (title) ketika pertama kali terbentuk. Oleh sebab itu, status hukumnya berbeda dibandingkan tanah yang sudah berpindah tangan atau memiliki hak sebelumnya.

Status Penguasaan & Kepemilikan: Tanah Negara

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004, tanah timbul atau reklamelasi di wilayah perairan pantai dan kawasan rawan pasang surut **dikuasai langsung oleh negara**. Artinya, sejak terbentuknya, tanah tersebut masih merupakan tanah negara.

Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, dan Pendaftaran Tanah, ditekankan bahwa tanah negara dapat diberikan hak atas tanah — seperti Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, atau Hak Pakai — melalui prosedur formal yang ditetapkan.

Dalam praktiknya, pihak yang melakukan reklamasi — misalnya perusahaan pengembang — sering diberi prioritas untuk mengajukan permohonan hak atas tanah atas tanah reklamasi tersebut, jika syarat-syarat izin dan peraturan perundang-undangan terpenuhi.

Empat Persyaratan Utama Pemberian Hak Atas Tanah Reklamasi

Agar tanah hasil reklamasi dapat dialihkan menjadi hak atas tanah, berikut adalah persyaratan pokok yang harus dipenuhi:

1. Telah memperoleh izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi sesuai ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksana.
2. Pemanfaatan tanah hasil reklamasi harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) atau zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Kewajiban menjaga keseimbangan lingkungan, kearifan sosial-ekonomi masyarakat lokal, dan tidak merusak ekosistem pesisir.
4. Pemohon harus menyampaikan data fisik (tatas batas, letak, luas) dan data yuridis yang sah, serta melalui proses pemeriksaan oleh petugas pertanahan.

Tanpa pemenuhan syarat-syarat tersebut, tanah reklamasi tetap dianggap sebagai tanah negara yang belum memiliki hak atas tanah yang dapat diperjualbelikan layaknya hak milik biasa.

Apa Hak Yang Bisa Dimiliki Subjek Hukum Asing?

Bagi warga negara asing maupun badan hukum asing yang memperoleh izin reklamasi atau terlibat dalam proyek reklamasi, hak kepemilikan penuh (Hak Milik) atas tanah reklamasi tidak diperbolehkan. Mereka hanya diperkenankan memperoleh hak terbatas seperti Hak Pakai atau Hak Sewa.

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Agraria (UUPA) maupun aturan investasi dan perizinan reklamasi terkait.

Tantangan & Sengketa dalam Tanah Reklamasi

Beberapa problem hukum yang sering muncul dalam pengelolaan tanah hasil reklamasi antara lain:

• Ketidaksesuaian izin reklamasi dengan tata ruang atau zonasi, yang menimbulkan legalitas ganda.
• Pelanggaran terhadap kewajiban dampak lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal.
• Permohonan hak atas tanah yang ditolak karena data fisik atau yuridis tidak lengkap.
• Perselisihan batas lahan reklamasi dengan lahan kota atau wilayah sekitarnya.
• Kasus reklamasi yang dilakukan tanpa izin resmi — dalam hal ini pemerintah bisa membatalkan dan mewajibkan pemulihan kondisi semula.

Strategi Hukum dalam Pengajuan Hak atas Tanah Reklamasi

Untuk pemohon (perorangan atau badan hukum) yang hendak mengajukan hak atas tanah atas tanah reklamasi, berikut langkah-langkah strategi yang direkomendasikan:

1. Pastikan izin reklamasi (lokasi & pelaksanaan) telah sah dan dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) telah disetujui.
2. Pastikan kegiatan reklamasi selaras dengan RTRW dan tidak berbenturan dengan peraturan daerah setempat.
3. Lengkapi data fisik dan yuridis dengan tepat dan ajukan ke Kantor Pertanahan setempat.
4. Gunakan pengacara atau tenaga ahli pertanahan untuk pendampingan agar proses pemeriksaan lebih mulus.
5. Jika permohonan ditolak atau timbul sengketa, gali upaya administratif (banding, keberatan) atau litigasi melalui pengadilan tata usaha negara apabila berkaitan dengan keputusan instansi pemerintah.

Kesimpulan & Rekomendasi

Pendek kata, **tanah hasil reklamasi** pada tingkat awal berada dalam penguasaan negara dan belum memiliki hak atas tanah. Pihak yang melakukan reklamasi mempunyai peluang untuk mengajukan hak atas tanah terhadap kawasan tersebut — dengan syarat izin, kesesuaian tata ruang, dan kelengkapan dokumen — tetapi jenis haknya bisa dibatasi terutama bagi subjek hukum asing (Hak Pakai atau Sewa).

Bagi pihak-pihak yang berencana mengelola proyek reklamasi atau menghadapi sengketa terkait hak atas tanah reklamasi, sangat disarankan untuk mendapatkan pendampingan hukum profesional agar kepastian dan keamanan hukum lebih terjamin.

Jika Anda membutuhkan konsultasi hukum khusus mengenai reklamasi, pengajuan hak atas tanah, atau penyelesaian sengketa pertanahan, tim Jhon LBF Law Firm siap membantu Anda.