Mendirikan usaha gym atau fitness center tidak hanya soal memiliki peralatan olahraga modern dan lokasi strategis. Secara hukum, usaha ini termasuk jenis usaha jasa di bidang kebugaran yang wajib memiliki legalitas formal dan izin berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Dalam praktiknya, banyak pelaku usaha gym yang fokus pada manajemen anggota dan promosi, namun melupakan aspek hukum seperti bentuk badan usaha, perizinan OSS, hingga sertifikasi tenaga pelatih dan instruktur. Padahal, kelalaian dalam urusan perizinan bisa menimbulkan konsekuensi hukum seperti sanksi administratif, penutupan usaha, hingga gugatan dari konsumen.
Menentukan Bentuk Badan Usaha: CV, PT, atau Perseorangan?
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan bentuk badan usaha. Secara umum, terdapat tiga pilihan utama:
- Usaha Perseorangan
Cocok untuk gym kecil atau studio pribadi. Pengurusan perizinannya lebih sederhana, namun tanggung jawab hukum melekat langsung pada pemilik. - CV (Commanditaire Vennootschap)
Pilihan menengah bagi dua atau lebih sekutu yang ingin berbisnis bersama. Namun, CV bukan badan hukum, sehingga pemilik tetap bertanggung jawab pribadi terhadap utang usaha. - PT (Perseroan Terbatas)
Disarankan untuk gym yang ingin berkembang besar, memiliki investor, atau bekerja sama dengan pihak ketiga. PT memberikan perlindungan hukum karena statusnya sebagai badan hukum terpisah dari pemiliknya.
Bagi pelaku usaha profesional, PT menjadi pilihan paling aman dan kredibel, apalagi jika gym tersebut akan bekerja sama dengan korporasi, pemerintah daerah, atau sponsor.
Izin Usaha Melalui OSS: NIB dan KBLI yang Tepat
Sejak diberlakukannya sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko, semua pelaku usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas resmi.
Untuk usaha gym, klasifikasi usahanya mengacu pada Kode KBLI 93118 (Kegiatan Olahraga Lainnya) atau 93113 (Fasilitas Kebugaran/Fitness Center), tergantung pada jenis layanan yang disediakan.
Melalui OSS, pelaku usaha akan mendapatkan:
- NIB (Nomor Induk Berusaha)
- Izin usaha sektor olahraga atau jasa kebugaran, yang bisa berupa Sertifikat Standar
- Izin lingkungan (jika gym menimbulkan dampak tertentu terhadap lingkungan, seperti penggunaan alat berat, musik keras, dll.)
Persyaratan Khusus Bidang Usaha Gym
Selain perizinan umum, usaha gym juga wajib mematuhi ketentuan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Berdasarkan peraturan di sektor keolahragaan, setiap pelaku usaha wajib memiliki:
- Sertifikat standar usaha jasa olahraga
- Tenaga instruktur bersertifikat
- Peralatan dan fasilitas yang memenuhi standar keselamatan dan kebersihan
- SOP pelayanan dan keselamatan pengunjung
Pelaku usaha juga disarankan untuk melakukan registrasi tambahan di Dinas Pemuda dan Olahraga daerah setempat, guna memastikan usaha sesuai dengan standar pembinaan olahraga nasional.
Aspek Hukum Lain yang Sering Terabaikan
Banyak pengusaha gym tidak menyadari bahwa aktivitas mereka juga bersinggungan dengan berbagai aspek hukum lain, seperti:
- Perjanjian keanggotaan dan tanggung jawab hukum
- Kontrak dengan anggota harus jelas memuat ketentuan hak dan kewajiban, pembatalan, ganti rugi, hingga tanggung jawab bila terjadi cedera.
- Perlindungan konsumen
- Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999, konsumen berhak atas keamanan dan keselamatan dalam menggunakan jasa.
- Perpajakan
- Setiap entitas usaha wajib memiliki NPWP dan melaporkan PPh Badan serta PPN (jika omzet di atas Rp 500 juta per tahun).
- Perlindungan tenaga kerja
- Gym wajib memberikan perjanjian kerja yang sesuai dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan, termasuk BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
Risiko Hukum Bila Tidak Memiliki Izin
Menjalankan usaha gym tanpa izin resmi dapat menimbulkan risiko serius. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan perizinan, pelaku usaha dapat dikenai:
- Sanksi administratif berupa teguran tertulis
- Denda administratif
- Penutupan kegiatan usaha
- Bahkan, dalam kasus ekstrem, pencabutan NIB atau izin berusaha
Selain itu, bila terjadi kecelakaan pengunjung akibat fasilitas yang tidak memenuhi standar, pemilik gym dapat dituntut secara perdata maupun pidana karena kelalaian.
Langkah Hukum untuk Memastikan Kepatuhan
Untuk meminimalkan risiko hukum, pelaku usaha sebaiknya melakukan langkah-langkah berikut:
- Melakukan pendirian badan usaha secara resmi di Kemenkumham
- Mengajukan NIB dan izin sektor olahraga melalui OSS-RBA
- Mendaftarkan sertifikasi tenaga instruktur di Kemenpora
- Menyusun perjanjian keanggotaan dan SOP keselamatan yang sah
- Melakukan audit hukum internal (legal compliance) secara berkala
Langkah-langkah ini tidak hanya membuat usaha Anda lebih profesional, tetapi juga membuka peluang untuk bekerja sama dengan pemerintah, sponsor, atau mitra bisnis yang mensyaratkan legalitas lengkap.
Penutup: Pentingnya Konsultasi Hukum dalam Usaha Gym
Mendirikan gym bukan hanya soal investasi alat dan strategi pemasaran. Legalitas adalah fondasi yang melindungi usaha dari potensi masalah hukum di kemudian hari.
Jika Anda berencana membuka usaha gym atau ingin meninjau ulang legalitas usaha yang sudah berjalan, konsultasikan dengan ahli hukum yang berpengalaman.
JhonLBFLawFirm siap membantu Anda dalam:
- Pendirian badan usaha (PT/CV/Yayasan)
- Penyusunan kontrak bisnis dan perjanjian keanggotaan
- Pengurusan izin berusaha dan sertifikasi sektor olahraga
- Review legal compliance untuk usaha kebugaran
Hubungi JhonLBFLawFirm sekarang untuk konsultasi hukum profesional agar bisnis gym Anda berdiri kuat dan sesuai regulasi yang berlaku.
