Memastikan bahwa perusahaan berdiri secara sah dan mematuhi ketentuan hukum adalah fondasi utama bagi keberlangsungan bisnis di Indonesia. Banyak pelaku usaha yang terfokus pada operasional dan pengembangan bisnis, namun mengabaikan aspek legalitas. Padahal, di tengah penegakan hukum yang semakin ketat, kelalaian dalam urusan legal dapat berdampak pada sanksi, pembekuan izin, hingga kehilangan kepercayaan dari investor dan mitra bisnis.

Pentingnya Legalitas dalam Menjalankan Usaha

Legalitas perusahaan bukan sekadar formalitas administratif. Ia merupakan bentuk pengakuan negara bahwa sebuah badan usaha sah untuk beroperasi. Dalam konteks hukum Indonesia, legalitas mencakup pendirian badan hukum, perizinan usaha, kepatuhan pajak, serta pelaporan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Tanpa dasar hukum yang kuat, perusahaan dapat dianggap tidak sah, bahkan berisiko dituntut secara perdata maupun pidana.

1. Memahami Kerangka Hukum yang Berlaku

Sebelum menjalankan usaha, penting bagi setiap pelaku bisnis untuk memahami peraturan yang mengatur bidang usahanya. Beberapa regulasi utama yang menjadi dasar adalah:

• Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah oleh UU Cipta Kerja;
• Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA);
• Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Badan Hukum.

Pemahaman ini tidak hanya membantu dalam memastikan kepatuhan, tetapi juga memberikan arah bagi perusahaan dalam mengambil keputusan strategis secara hukum.

2. Verifikasi Status Badan Usaha

Langkah pertama untuk memastikan legalitas adalah memeriksa status badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui sistem AHU Online. Akta pendirian dan SK pengesahan merupakan bukti utama bahwa entitas bisnis diakui oleh negara. Bagi perusahaan non-badan hukum seperti CV atau Firma, pendaftaran di AHU tetap diperlukan sebagai bukti formal keberadaan usaha.

Perusahaan yang tidak memiliki status hukum jelas akan kesulitan mendapatkan akses perbankan, investor, hingga kerja sama dengan pihak ketiga.

3. Kepemilikan Izin Usaha yang Sah

Sejak diterapkannya sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA), setiap kegiatan usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin sesuai tingkat risiko (rendah, menengah, tinggi). Misalnya:

• Usaha restoran atau kafe memerlukan izin usaha pangan dari dinas terkait;
• Bidang konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU);
• Sektor keuangan memerlukan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Izin usaha yang lengkap bukan hanya bentuk kepatuhan hukum, tetapi juga menambah kredibilitas di mata klien, rekan bisnis, dan instansi pemerintah.

4. Registrasi dan Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak menjadi salah satu indikator integritas perusahaan. Setiap badan usaha wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melaporkan kewajiban pajaknya sesuai peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Selain itu, perusahaan yang telah mencapai batas omzet tertentu perlu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan wajib memungut serta melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kepatuhan pajak tidak hanya menghindarkan sanksi administrasi atau pidana, tetapi juga memperkuat posisi hukum perusahaan di hadapan otoritas negara.

5. Pemeriksaan Dokumen Internal dan Perubahan Anggaran Dasar

Setiap perubahan penting dalam perusahaan, seperti penggantian direksi, perubahan modal, atau penyesuaian bidang usaha (KBLI), harus dicatat dalam akta notaris dan dilaporkan ke Kemenkumham.
Dokumen internal seperti akta pendirian, anggaran dasar, dan risalah RUPS harus selalu diperbarui agar selaras dengan keadaan terkini perusahaan.

Tanpa pembaruan ini, status hukum perusahaan dapat menjadi tidak valid dan berisiko menghadapi sengketa hukum di masa depan.

6. Tinjauan Perjanjian dan Kontrak Bisnis

Perusahaan yang telah memiliki dasar hukum kuat tetap harus berhati-hati dalam membuat perjanjian atau kontrak dengan pihak lain. Kontrak yang disusun tanpa memperhatikan prinsip hukum perdata dapat menimbulkan potensi sengketa.
Penting untuk memastikan bahwa setiap kontrak memuat:

• Identitas lengkap para pihak;
• Objek dan tujuan yang jelas;
• Hak dan kewajiban yang seimbang;
• Klausul penyelesaian sengketa dan pilihan hukum.

Firma hukum profesional biasanya merekomendasikan penyusunan kontrak berdasarkan asas itikad baik dan kepastian hukum, agar tidak menimbulkan celah di kemudian hari.

7. Audit Legalitas dan Kepatuhan Berkala

Legal compliance tidak berhenti setelah perusahaan berdiri. Pemeriksaan rutin terhadap dokumen hukum, izin, hingga kewajiban administratif penting dilakukan minimal sekali setahun.
Banyak perusahaan besar bahkan menggunakan jasa audit hukum internal (legal audit) untuk memastikan tidak ada pelanggaran dalam operasionalnya. Audit ini juga berguna sebagai bahan evaluasi sebelum merger, akuisisi, atau ekspansi bisnis.

8. Pentingnya Konsultasi dengan Firma Hukum Profesional

Peraturan di Indonesia sering kali berubah, baik di tingkat undang-undang maupun pelaksanaannya. Oleh karena itu, bekerja sama dengan firma hukum yang berpengalaman adalah langkah strategis.
Firma seperti JhonLBFLawFirm dapat membantu Anda:

• Menganalisis struktur hukum dan kepemilikan usaha;
• Mengurus legalitas dan perubahan anggaran dasar;
• Menyusun dan meninjau kontrak bisnis;
• Melakukan pendampingan hukum jika terjadi sengketa.

Konsultasi rutin dengan ahli hukum tidak hanya mencegah pelanggaran, tetapi juga memperkuat fondasi legal perusahaan dalam jangka panjang.

Kesimpulan

Menjaga legalitas dan kepatuhan hukum perusahaan bukanlah beban administratif semata, tetapi investasi jangka panjang bagi keberlangsungan usaha. Dengan memiliki izin usaha lengkap, struktur hukum yang jelas, dan kepatuhan pajak yang teratur, perusahaan dapat beroperasi dengan aman, profesional, dan terpercaya.

Bagi Anda yang membutuhkan pendampingan hukum perusahaan, penyusunan akta perubahan, atau pemeriksaan kontrak bisnis, JhonLBFLawFirm siap menjadi mitra hukum terpercaya. Tim kami berpengalaman dalam menangani berbagai aspek hukum korporasi dan perizinan di Indonesia.
Hubungi kami untuk konsultasi hukum profesional, agar bisnis Anda senantiasa patuh, sah, dan terlindungi.