Sanksi Hukum Jika Salah Memilih KBLI: Risiko Serius bagi Pelaku Usaha di Indonesia
Apa Itu KBLI dan Mengapa Penting?
KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) merupakan sistem pengelompokan kegiatan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengidentifikasi jenis usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha. Setiap kegiatan bisnis wajib mencantumkan kode KBLI yang sesuai saat mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS-RBA.
Kesalahan dalam memilih kode KBLI bukan sekadar administrasi. Ia bisa berdampak hukum serius karena menyangkut keabsahan izin, kewajiban pajak, hingga tanggung jawab hukum di kemudian hari. Dalam konteks hukum bisnis, KBLI berfungsi sebagai “identitas legal” dari suatu entitas usaha.
Risiko dan Dampak Hukum Jika Salah Memilih KBLI
Salah satu kesalahan paling umum di dunia usaha adalah menganggap KBLI hanya sebagai formalitas teknis. Padahal, kesalahan dalam memilih KBLI dapat berakibat fatal. Berikut beberapa dampak hukumnya:
1. NIB dan Perizinan Usaha Dapat Dibatalkan
Apabila kegiatan usaha yang dijalankan tidak sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam NIB, maka izin usaha tersebut dianggap tidak valid secara hukum.
Pemerintah melalui sistem OSS-RBA memiliki kewenangan untuk mencabut atau menonaktifkan izin usaha yang dianggap menyalahi ketentuan KBLI. Akibatnya, perusahaan tidak dapat melakukan kegiatan operasional secara sah.
2. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Administrasi Pemerintahan
Kesalahan KBLI juga bisa dianggap sebagai pelanggaran prinsip administrasi pemerintahan yang baik. Pelaku usaha dapat dinilai memberikan informasi tidak benar atau menyesatkan kepada pemerintah.
Dalam konteks tertentu, hal ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum administratif, yang berujung pada sanksi administratif hingga pencabutan izin permanen.
3. Sanksi Pajak dan Keuangan
KBLI juga menjadi dasar penentuan kewajiban perpajakan. Misalnya, sektor usaha perdagangan memiliki ketentuan pajak berbeda dengan sektor jasa profesional.
Jika KBLI yang digunakan tidak sesuai dengan kegiatan usaha sebenarnya, maka bisa terjadi ketidaksesuaian pelaporan pajak. Akibatnya, pelaku usaha dapat terkena sanksi pajak, denda, bahkan pemeriksaan oleh otoritas pajak.
4. Risiko Hukum Perdata dan Pidana
Dalam konteks hukum perdata, kesalahan KBLI dapat memicu wanprestasi kontrak, terutama jika kontrak bisnis mencantumkan jenis usaha yang ternyata tidak diizinkan atau berbeda dengan KBLI dalam NIB.
Sementara dalam konteks pidana, jika kesalahan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau negara, bisa saja dijerat pasal penipuan, pemalsuan dokumen, atau perbuatan melawan hukum.
Contoh Kasus Kesalahan KBLI dalam Praktik
Beberapa kasus umum yang sering terjadi di lapangan antara lain:
- Usaha kosmetik yang menggunakan KBLI perdagangan umum, padahal seharusnya masuk kategori industri kimia ringan. Akibatnya, izin edar BPOM tidak bisa diterbitkan.
- Jasa konstruksi yang menggunakan KBLI jasa konsultasi umum, padahal memerlukan KBLI spesifik untuk bidang konstruksi, sehingga tidak dapat mengikuti tender pemerintah.
- Perusahaan startup digital yang salah memilih KBLI perdagangan eceran, padahal aktivitasnya adalah platform digital (IT service). Hal ini membuatnya tidak diakui sebagai penyedia jasa teknologi dalam peraturan pemerintah.
Setiap kesalahan di atas menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda, mulai dari pembekuan izin, kewajiban revisi OSS, hingga pemeriksaan pajak dan pelanggaran peraturan perundang-undangan.
Dasar Hukum yang Mengatur KBLI dan Sanksinya
Beberapa regulasi yang menjadi acuan utama terkait penggunaan KBLI antara lain:
- Peraturan Kepala BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Dari regulasi tersebut, secara implisit ditegaskan bahwa penyampaian data yang tidak sesuai atau menyesatkan dalam proses perizinan dapat dikenai sanksi administratif hingga pembatalan izin usaha. Dalam kondisi tertentu, pelaku usaha dapat pula dikenakan tanggung jawab hukum pidana jika terbukti sengaja memberikan data palsu.
Upaya Korektif: Apa yang Harus Dilakukan Jika KBLI Sudah Salah?
Jika pelaku usaha menyadari adanya kesalahan KBLI setelah izin diterbitkan, langkah-langkah berikut dapat dilakukan:
- Melakukan Perubahan Data di OSS-RBA
Melalui dashboard OSS, pemilik usaha dapat mengajukan perubahan kegiatan usaha dan mengganti KBLI yang sesuai. Proses ini harus disertai dokumen pendukung seperti akta perubahan, surat pernyataan, dan izin teknis. - Memperbarui Akta Perusahaan
Perubahan KBLI sering kali memerlukan penyesuaian akta pendirian di notaris. Pastikan seluruh dokumen legal—termasuk NPWP, SIUP, dan TDP lama—diperbarui agar tidak menimbulkan inkonsistensi hukum. - Melaporkan ke Instansi Terkait
Jika perubahan KBLI berdampak pada izin teknis seperti sertifikasi BPOM, izin lingkungan, atau perizinan sektor lainnya, pelaku usaha wajib melapor untuk penyesuaian izin. - Konsultasi dengan Ahli Hukum atau Firma Hukum Berpengalaman
Langkah ini penting agar proses perubahan dilakukan secara sah dan tidak menimbulkan risiko hukum di kemudian hari.
Pentingnya Pendampingan Hukum dalam Penentuan KBLI
Pemilihan KBLI bukan hal yang bisa dilakukan sembarangan. Banyak pelaku usaha yang tergesa-gesa mengisi data OSS tanpa memahami konsekuensi hukum jangka panjang.
Pendampingan hukum yang profesional akan membantu:
- Menentukan KBLI yang sesuai dengan jenis usaha dan peraturan sektoral.
- Menghindari risiko salah klasifikasi yang bisa berdampak pada izin dan perpajakan.
- Memastikan dokumen perusahaan tetap konsisten secara hukum dan administratif.
Firma hukum berpengalaman seperti Jhon LBF Law Firm memiliki tim yang memahami baik aspek regulasi bisnis maupun teknis perizinan OSS-RBA, sehingga dapat membantu pelaku usaha menavigasi kompleksitas hukum dengan aman dan efisien.
Kesimpulan
Salah memilih KBLI bukan sekadar kesalahan administratif, tetapi bisa berdampak langsung terhadap keabsahan izin usaha, kewajiban pajak, hingga tanggung jawab hukum.
Bagi pelaku usaha, penting untuk memastikan bahwa kode KBLI yang digunakan telah sesuai dengan kegiatan usaha yang sebenarnya.
Jika Anda membutuhkan bantuan dalam penyesuaian KBLI, pendirian PT, atau legal compliance usaha, Jhon LBF Law Firm siap membantu Anda dengan konsultasi profesional dan solusi hukum yang tepat.
Kunjungi www.jhonlbflawfirm.com untuk informasi lebih lanjut atau untuk menjadwalkan konsultasi.
